Baitul Ma'mur's blog

Menapaki Hidup Sejahtera Dunia Akhirat.

Wajah Jakarta 20 Tahun Mendatang

Posted by masjidbaitulmamur pada 9 Februari 2010

Salah satu prioritas adalah masalah transportasi.

Semolek apakah ‘wajah’ DKI Jakarta kelak? Apakah kian cantik atau tetap menyimpan sejumlah masalah seperti sekarang? Hal inilah yang saat ini sedang serius dibahas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kini, Pemprov DKI sedang menyusun draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030.

RTRW yang akan menjadi pedoman selama 20 tahun itu akan difokuskan pada usaha perbaikan tata ruang. Salah satunya melalui penataan transportasi publik dengan sistem transit oriented development (TOD). Dengan konsep ini diharapkan, kawasan khusus untuk transportasi akan memiliki tingkat aksesibilitas tinggi dan hemat lahan.

Selama ini, pembangunan yang dilakukan di Ibu Kota kerap menyeleweng dari RTRW yang ditetapkan. Akibatnya, Pemprov DKI mempunyai tugas besar untuk memperbaiki keadaan kota menjadi lebih baik pada penyusun RTRW 2010-2030.

Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI, Nurfakih Wirawan, menyatakan, saat ini masih banyak terminal dan stasiun yang tidak berorientasi pada transit dan terintegrasi dengan moda transportasi publik. ”Sehingga, menyulitkan pengguna jasa transportasi untuk pindah ke moda transportasi lainnya,” katanya.

Keterbatasan ini, menurutnya, bisa menimbulkan rasa tidak aman oleh para pengguna lebih dari satu jenis transportasi publik. Selain itu, RTRW baru akan lebih mengakomodasi para pejalan kaki dengan meningkatkan luasan dan jumlah pedestrian di DKI.

Pelayanan transportasi juga akan diintegrasikan dengan pusat kegiatan di Jakarta, sehingga dapat meminimalisasikan kemacetan. Sistem pusat kegiatan diarahkan untuk menunjang Jakarta sebagai kota jasa dan meratakan pusat kegiatan pemerintahan seimbang dengan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pusat kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu pusat kegiatan primer dan sekunder. Untuk pusat kegiatan primer, kawasan memiliki fungsi pelayanan pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, juga industri dan pergudangan, fungsi sosial dan kebudayaan, serta simpul pergerakan angkutan umum massal.

Dalam draft tersebut direncanakan sistem pusat kegiatan primer akan ditetapkan seperti pusat niaga terpadu Mangga Dua sebagai pusat perdagangan grosir dan eceran; Pusat Niaga Terpadu Bandar Kemayoran sebagai pusat eksibisi dan informasi bisnis, dan Kawasan Monas sebagai Pusat Pemerintahan. Sementara itu, sentra primer Tanah Abang diarahkan sebagai pusat perdagangan grosir dan eceran.

Sedangkan kawasan Dukuh Atas dan Manggarai akan dijadikan sebagai stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep TOD. Tidak hanya itu, Pusat Niaga Segitiga Emas Setiabudi diproyeksikan sebagai pusat perkantoran dan jasa keuangan.

Untuk Sentra Primer Barat diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan Kota administrasi/kabupaten administrasi, perkantoran, permukiman, perdagangan, dan jasa. Sentra Primer Timur sebagai pusat pemerintahan Kota administrasi/kabupaten administrasi, perkantoran, permukiman, perdagangan, dan jasa. Sementara irtu, Pusat Niaga Terpadu Pantura sebagai pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan. Kawasan Ekonomi Khusus Marunda sebagai kawasan industri dan pergudangan yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan.

Sedangkan sistem pusat kegiatan sekunder ditetapkan, antara lain, Kawasan Glodok sebagai pusat perdagangan grosir dan eceran. Kawasan Harmoni dan Senen dijadikan sebagai stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep TOD dan Kawasan Jatinegara sebagai pusat perdagangan grosir dan eceran.

Kawasan Kelapa Gading ditetapkan sebagai pusat niaga di bidang perdagangan dan jasa serta permukiman. Kawasan Blok M dan Grogol menjadi stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep TOD. Pusat Kegiatan Pulau Pramuka sebagai pemerintahan kabupaten, pariwisata, dan permukiman. Sedangkan sistem pusat kegiatan tersier merupakan bagian dari rencana tata ruang kota dan kabupaten administarasi.

Asisten Gubernur DKI Bidang Tata Ruang, Hariadi, menyatakan, melalui RTRW 2010-2030, penataan infrastruktur kota dan lingkungan tidak lagi dilakukan secara serampangan. Seluruhnya ada pengaturan yang jelas. Seperti permukiman, nantinya diarahkan untuk bisa dekat dengan sarana transportasi publik seperti busway, MRT, dan kereta api. Sehingga, pembangunan rusun, misalnya, dikonsep untuk menghadap ke jalan raya atau yang berdekatan dengan pusat bisnis dan perdagangan. ”Ini agar lebih terpadu antara satu dan yang lain,” ungkapnya.

Ruang terbuka hijau
Dalam RTRW yang baru akan diatur tentang perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengembangan kawasan khusus. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang Jakarta yang carut-marut. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan, RTRW 2010-2030 disusun dengan visi utama untuk menambah luas RTH dan pengotak-ngotakan kawasan secara tematik.

Menurutnya, usaha penambahan RTH tidak terbatas dari usaha pembebasan lahan atau pembukaan lahan. ”Kami akan menggunakan semua definisi RTH, entah itu akan berupa green building maupun taman interaktif,” ujarnya. Tak hanya itu, DKI juga akan menetapkan kawasan lindung atas dasar pertimbangan Departemen Kehutanan dan mengacu pada RTR Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur).

Pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2010-2030 juga dipastikan akan mencakup daerah penyangga, yaitu Jabodetabekpunjur. Hal ini disebabkan karena, hampir seluruh masalah perkotaan yang dihadapi Jakarta ada karena andil daerah penyangga. ”Semuanya terkait satu sama lain, baik secara sosial maupun lingkungan,” katanya.

Misalnya, pembangunan transportasi massal, seperti busway, MRT, jalan tol, dan kawasan ekonomi khusus (KEK). ”Nantinya semua infrastruktur tersebut akan menembus daerah penyangga, makanya harus ada koordinasi,” katanya.

Targetnya, seluruh penataan infrastruktur dan lingkungan yang selama ini menjadi masalah lantaran belum ada payung hukumnya bisa diatur secara jelas. Tidak hanya yang menyangkut DKI, tapi juga yang terkait dengan masalah daerah penyangga.

Sasaran RTRW yang baru juga akan mengakomodasi pembuatan sejumlah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan alam DKI. Misalnya, proyek-proyek antisipasi banjir, seperti pembangunan bendungan raksasa pada 2030. ”Bendungan ini akan mengamankan Jakarta dari potensi kenaikan air laut yang relatif tinggi di wilayah Utara Jakarta,” katanya.

Begitu juga usaha pengendailian banjir lainnya dengan pengembangan sistem polder, pemulihan, dan pengembangan situ dan waduk serta usaha reklamasi pantura. RTRW baru juga mengatur kewajiban pengembang untuk membuat ruang evakuasi bencana dengan luas minimum 1.000 meter persegi pada setiap kelurahan yang rawan bencana. Kawasan rawan bencana ditetapkan dengan Pergub.

Penataan dalam kota disiapkan mampu menampung warga Jakarta sekitar 10 juta orang. Pembangunan sarana infrastruktur yang meliputi permukiman, pusat bisnis dan perdagangan, pusat rekreasi, serta fasilitas kota lainnya akan ditata secara apik, rapi, dan teratur. ”Meskipun pola dan strukturnya tidak ada yang berubah,” kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI, Wiriyatmoko.

Untuk pemutihan daerah yang selama ini banyak terjadi pelanggaran peruntukan, Wiriatmoko mengaku akan disesuaikan dengan kondisi terkini. Seperti di Menteng, Kebayoran Baru, tidak semua diputihkan. Hanya beberapa lokasi di jalan protokol. Selebihnya tetap mengacu ketentuan lama. Peruntukan bagi tempat tinggal tetap untuk tempat tinggal dan dilarang buat usaha. Begitu juga kawasan hijau. Seluruhnya akan ada peta yang jelas. ”Pelanggaran dalam bentuk apa pun tidak ditoleransi. Itu nanti tugasnya pengawasan,” katanya.

Sosialisasi
Hingga kini pembahasan RTRW DKI 2010-2030 belum juga khatam. Padahal, pemprov sebelumnya berencana akan merampungkan rancangan RTRW pada pertengahan Januari 2010. Pemprov sampai saat ini mengklaim masih berusaha menjaring masukan dari masyarakat, baik dari website khusus yang disediakan ataupun diskusi publik. Meskipun demikian, tim penyusun sampai sekarang masih bingung bagaimana menyusun skema pola partisipasi masyarakat.

Menurut Sekretaris Bapeda, Priyadi Priyahutama, pelibatan masyarakat dalam penyusunan raperda sebenarnya sudah lebih dari cukup. Selain itu, sosialisai melalui radio, internet, dan surat kabar. Meski begitu, pelibatan masyarakat diharapkan tidak membuat proses raperda mundur. ”Kita sebenarnya juga sudah terlambat, seharusnya tahun 2009, tetapi tidak apa hanya beberapa provinsi yang sudah selesai, mayoritas belum,” kata Priyadi.

Pengamat tata kota dari Universitas Tarumanegara (Untar), Herlambang, menyatakan, Bapeda sebenarnya sudah cukup terbuka dalam pembahasan RTRW ini, hanya saja belum fokus terutama dalam mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTRW tersebut. Namun, menurutnya, akan lebih baik bila pemprov melakukan pertemuan tatap muka hanya adu wacana lewat dunia maya. Selain itu, Herlambang berharap agar bahasa yang digunakan dalam RTRW adalah bahasa populer dan dimengerti secara luas oleh masyarakat. ”Selama ini, banyak orang yang bisa salah tafsir soal isi RTRW, pada akhirnya ada saja yang menyalahgunakannya,” tuturnya.

Fauzi Bowo menargetkan pengesahan perda itu bisa secepatnya dilaksanakan atau tidak boleh lewat dari 2010, karena aturannya akan mengikat penataan di Jakarta dalam periode 2010-2030. Dia berharap, dengan penerapan RTRW yang baru ini, wajah Kota Jakarta akan menjadi lebih modern dan teratur. c09, ed: maghfiroh

Antara Sanksi dan Insentif

Pemprov DKI akan memberikan insentif kepada setiap penduduk maupun pemilik modal yang mematuhi kebijakan RTRW DKI 2010-2030. Sebaliknya, bagi warga yang melanggar, pemprov akan memberikan disinsentif berupa sanksi pidana.

Sekretaris Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta, Priyadi Priyahutama, menyatakan, insentif akan diberikan kepada mereka yang mendukung proses pelaksanaan RTRW. Pemberian insentif dan diinsentif tersebut akan diberikan pemprov dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Menurut Priyadi, mereka adalah orang-orang yang bersedia menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berinisiatif untuk mengantisipasi banjir, dan mereka yang menjaga kawasan cagar budaya.

”Pemprov akan memberikan mereka insentif atas tindakan ramah lingkungan yang mereka lakukan,” ujarnya. Menurut Priyadi, insentif tersebut bisa berupa pemberian fiskal, penghargaaan, ataupun keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB). ”Insentif berupa fiskal akan diatur dalam perda retribusi,” katanya.

Selain itu, pemprov pun memberikan insentif berupa infrastruktur pendukung bagi mereka yang mematuhi malah turut aktif dalam pelaksanaan RTRW. Misalnya, bagi pengusaha yang membuat bangunan dan berusaha menambah RTH dengan merealisasikan taman intereraktif. ”Maka, bila ada perbaikan jalan, daerah sekitar bangunan tersebut akan diutamakan,” katanya.

Sedangkan disinsentif akan diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi RTRW. ”Disinsentif bisa dikenakan kepada masyarakat, korporasi, maupun pejabatnya,” ujar Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bapeda DKI, Beni Candra.

Disinsentif diamatkan dalam Undang-Undang Tata Ruang UU No 26/2007, Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 69-74. Bagi mereka yang tidak menaati rencana tata ruang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang serta mereka yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang akan diberikan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Jika kelalaian mereka menyebabkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Sedangkan bila sampai mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Disinsentif juga diberikan kepada setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Mereka akan dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Sementara setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan dipenjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Bila yang melakukan pelanggaran adalah suatu korporasi, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda. Mereka juga akan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha hingga pencabutan status badan hukum. Sementara, bagi setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana perubahan tata ruang, maka mereka dapat menuntut ganti rugi secara perdata sesuai dengan hukum acara pidana.

”Pemprov juga akan membuat peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan insentif dan disinsentif RTRW yang disebut dengan zoning regulation (peraturan zonasi),” ujar Beni.

Menurut Gubernur DKI, Fauzi Bowo, saat ini draft Perda RTRW 2010-2030 sudah diserahkan kepada DPRD DKI. ”Dalam waktu dekat akan ada pembahasan bersama dengan anggota dewan,” katanya. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI, maka draft Perda tersebut akan dibahas di tingkat nasional. Setelah disahkan, Pemprov DKI harus menyusun penjabaran detail Perda RTRW melalui Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat Kecamatan dalam waktu satu tahun. Perda tersebut akan menjadi aturan bagi penerbitan izin pembangunan di DKI.

Menurutnya, dalam penyusunan draf perda tersebut mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU tersebut merupakan pengganti dari UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dia menyatakan penyusunan draf RTRW berdasarkan UU No 26/2007 lebih sulit dibandingkan bila mengacu pada UU yang lama. Hal ini disebabkan karena undang-undang tata ruang yang baru menghendaki penyusunan RTRW lebih detail dan rinci sekali. Sedangkan UU lama hanya menuntut penyusunan tata ruang mengacu pada rencana bersifat struktural.

Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, menyatakan, DPRD DKI segera akan membahas perda RTRW DKI 2010-2030 pada awal Februari mendatang. Menurutnya, pembahasan raperda tersebut akan diprioritaskan, agar panduan pembanguan DKI bisa segera diterbitkan. Menurut Triwisaksana yang juga menjadi Ketua Badan Legislatif DPRD DKI, Pemprov DKI harus konsisten dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). c09, ed: maghfiroh
(Rpk)

Sorry, the comment form is closed at this time.